Belajarlah dari Finlandia Oh negeriku…

“The mediocre teacher tells,
The good teacher explains,
The superior teacher demonstrates,
THE GREAT TEACHER INSPIRES !”
(William Arthur Ward)
Tahukah Anda negara mana yang kualitas pendidikannya menduduki peringkat pertama di dunia? Jawabnya adalah: Finlandia. Kualitas pendidikan di negara dengan ibukota Helsinki tersebut,memang luar biasa sehingga membuat iri semua guru di seluruh dunia.
Peringkat satu dunia ini diperoleh Finlandia berdasarkan hasil survei internasional yang komprehensif oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tes tersebut dikenal dengan nama PISA, mengukur kemampuan siswa di bidang Sains, Membaca, dan juga Matematika. Hebatnya, Finlandia bukan hanya unggul secara akademis tapi juga unggul dalam pendidikan anak-anak lemah mental. Ringkasnya, Finlandia berhasil membuat semua siswanya cerdas! Lantas apa kuncinya sehingga Finlandia menjadi negara dengan kualitas pendidikan nomor satu dunia?
Finlandia tidaklah mengenjot siswanya dengan menambah jam-jam belajar, memberi beban PR tambahan, menerapkan disiplin tentara, atau memborbardir siswa dengan berbagai tes. Sebaliknya, siswa di Finlandia mulai sekolah pada usia yang agak lambat dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu pada usia 7 tahun, dan jam sekolah mereka justru lebih sedikit, yaitu hanya 30 jam perminggu. Bandingkan dengan Korea, ranking kedua setelah Finnlandia, yang siswanya menghabiskan 50 jam per minggu.
Lalu apa kuncinya?
Ternyata kuncinya terletak pada kualitas GURU!
Guru-guru Finlandia boleh adalah guru-guru dengan kualitas terbaik dengan pelatihan terbaik pula. Profesi guru sendiri adalah profesi yang sangat dihargai, meski gaji mereka tidaklah terlalu besar. Lulusan sekolah menengah terbaik biasanya justru mendaftar untuk dapat masuk di sekolah-sekolah pendidikan, dan hanya 1 dari 7 pelamar yang bisa diterima. Tingkat persaingan lebih ketat dibandingkan masuk ke fakultas bergengsi lain seperti fakultas hukum atau kedokteran! Bandingkan dengan Indonesia yang guru-gurunya hanya memiliki kualitas seadanya dan merupakan hasil didikan perguruan tinggi dengan kualitas seadanya pula.
Dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan pelatihan guru yang berkualitas, tak salah jika mereka menjadi guru-guru dengan kualitas luarbiasa. Dengan kualifikasi dan kompetensi tersebut mereka bebas untuk menggunakan metode kelas apapun yang mereka suka, dengan kurikulum yang mereka rancang sendiri, dan buku teks yang mereka pilih sendiri. Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, mereka justru percaya bahwa ujian dan test itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Terlalu banyak test membuat guru cenderung mengajar siswa hanya untuk lolos ujian, ungkap seorang guru di Finlandia. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian. Pada usia 18 th siswa mengambil ujian untuk mengetahui kualifikasi mereka di perguruan tinggi dan dua pertiga lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri, bahkan sejak Pra-TK! Ini membantu siswa belajar bertanggungjawab atas pekerjaan mereka sendiri, kata Sundstrom, kepala sekolah di SD Poikkilaakso, Finlandia. Kalau siswa bertanggungjawab, mereka guru bekeja lebih bebas karena tidak harus selalu mengontrol mereka. Siswa didorong untuk bekerja secara independen dengan berusaha mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Siswa belajar lebih banyak jika mereka mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Kita tidak belajar apa-apa kalau kita hanya menuliskan apa yang dikatakan oleh guru.
Di Finlandia guru tidak mengajar dengan metode ceramah. Suasana sekolah sangat santai dan fleksibel. Terlalu banyak komando hanya akan menghasilkan rasa tertekan dan belajar menjadi tidak menyenangkan. Siswa yang lambat mendapat dukungan secara intensif baik oleh guru maupun siswa lain. Hal ini juga yang membuat Finlandia sukses. Berdasarkan penemuan PISA, sekolah-sekolah di Finlandia sangat kecil perbedaannya antara siswa yang berprestasi baik dan yang buruk. Remedial tidaklah dianggap sebagai tanda kegagalan tapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Seorang guru yang bertugas menangani masalah belajar danprilaku siswa membuat program individual bagi setiap siswa dengan penekanan tujuan-tujuan yang harus dicapai, umpamanya: Pertama, masuk kelas; kemudian datang tepat waktu; berikutnya, bawa buku, dlsb. Kalau mendapat PR siswa bahkan tidak perlu untuk menjawab dengan benar, yang penting mereka berusaha.
Para guru sangat menghindari kritik terhadap pekerjaan siswa mereka. Menurut mereka, jika kita mengatakan “Kamu salah” pada siswa, maka hal tersebut akan membuat siswa malu. Dan jika mereka malu maka ini akan menghambat mereka dalam belajar. Setiap siswa diperbolehkan melakukan kesalahan. Mereka hanya diminta membandingkan hasil mereka dengan nilai sebelumnya, dan tidak dengan siswa lainnya. Jadi tidak ada sistem ranking-rankingan. Setiap siswa diharapkan agar bangga terhadap dirinya masing-masing. Ranking-rankingan hanya membuat guru memfokuskan diri pada segelintir siswa tertentu yang dianggap terbaik di kelasnya.
Kehebatan dan keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia adalah gabungan antara kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, kata seorang guru, maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya! Itu benar-benar ucapan guru yang sangat bertanggungjawab.

APATISME MAHASISWA TERHADAP POLITIK

Sebenarnya dalam konteks hari ini, judul dalam diskusi kali ini agaknya perlu di luruskan. Karena sejatinya realitas hari ini mengatakan bahwasanya bukan apatisme mahasiswa terhadap politik saja tetapi apatisme mahasiswa dalam berorganisasi. Berorganisasi tidak hanya dalam ruang politik saja, namun sudah hampir menyeluruh ke dalam organisasi yang bergerak dalam bidang yang lain. Ketika kita telisik lebih dalam, sebetulnya para mahasiswa itu sudah jauh lebih mengetahui apa itu politik, bagaimana berpolitik dan kegiatan di dalamnya. Kemerosotan animo mahasiswa dalam kegiatan berpolitik dapat disebabkan oleh banyak faktor. Entah faktor budaya, sejarah atau faktor pendukung yang lainnya. Menurut, saya pribadi faktor budaya dapat dijadikan salah satu sebab merosotnya animo mahasiswa terhadap politik karena memang jika dilihat secara kasat mata saja ada perubahan pola hidup atau karakter yang memang sudah berbeda jauh dari sebelumnya. Banyak para mahasiswa berfikir bahwasanya sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kegiatan berorganisasi. Pola berfikir seperti ini akan selalu berkembang ketika para mahasiswa tidak menyadari arti penting berorganisasi khususnya dalam konteks politik. Ini relevan dengan apa yang kita temukan dalam kegiatan sehari-hari di dalam kampus. Kemudian, faktor sejarah dapat di kategorikan sebagai salah satu penyebab merosotnya animo mahasiswa dikarenakan para mahasiswa saat ini berpikir bahwasanya para mahasiswa yang sudah bergelut dalam organisasi politik cenderung mempunyai pemikiran yang sangat-sangat besar akan tetapi mereka gagal merealisasikan itu menjadi sesuatu yang terasa untuk para mahasiswa lain. Atau lebih tepatnya tidak ada perubahan yang relevan dengan apa yang dijanjikan. Jadi para mahasiswa itu berasumsi bahwa berpartisipasi atau tidak mereka dalam berorganisasi khususnya dalam bidang politik tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan yang diharapkan.

Nah,dalam realita dunia politik kampus kita tercinta, mungkin faktor diatas bisa dijadikan salah satu sebab terjadinya apatisme mahasiswa terhadap politik. Karena harus diakui atau tidak, selama ini mahasiswa tidak merasakan manfaat dari adanya organisasi politik yang ada. Keberadaan organisasi politik dalam kampus tidak mempunyai pengaruh dalam kegiatan perkuliahan mereka di dalam kampus. Entah itu, dalam hal akademik atau non akademik. Permasalahan ini bukan tidak disadari oleh para pejabat kampus yang terkait, banyak sudah pembicaraan mengenai permasalahan tersebut. Akan tetapi, semua seakan menguap ketika kita berbicara dalam penerapan realita sehari-hari. Dalam, permasalahan pemilwa yang sudah dilalui kemarin ini kita dapat melihat  kontroversi antara bem universitas dan bem fakultas hukum. Kita dapat melihat itu sebagai pertarungan yang “artifisial”.  Karena sebenarnya permasalahan terkait konstitusi itu sudah berulang kali terjadi, bahkan di tahun sebelumnya sudah ada teguran dari perwakilan fakultas hukum yang mana memang mereka beranggapan sudah mempunyai kedaulatan sendiri. Apakah perseteruan itu tidak dapat diselesaikan atau memang itu memang dibiarkan terjadi sebagai ajang untuk memprovokasi salah satu pihak dalam menegakkan kedaulatannya. Kita  sebagai seorang mahasiswa yang dianggap sebagai seorang intelektual seharusnya dapat mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalau boleh jujur, keduanya(Bem U dan Bem FH) merupakan aset demokrasi kita bersama yang memang seharusnya saling mensuport kinerja masing masing organisasi yang mana memang menjadi ruang-ruang dimana kita dapat belajar menjadi berorganisasi yang baik. Karena sejatinya permasalahan ini  berakar pada interpretasi masing-masing pihak yang berpegangan pada dua sumber pijakan yang berbeda dan sumber itu di buat oleh para pendahulu tanpa  melihat data dan realitas yang terjadi saat ini.   Jadi, dalam permasalahan ini tidak ada salah satu pihak yang memang harus dibenarkan atau disalahkan. Jangan sampai permasalahan ini, dapat dijadikan alat untuk membuat suatu organisasi tandingan yang mana kejadian seperti ini sudah terjadi dalam kepengurusan olahraga terbesar di negeri ini (PSSI). Karena tidak menutup kemungkinan adanya Bem U tandingan atau bem FH tandingan untuk menyelaraskan suatu tujuan yang memang ingin dicapai masing-masing pihak.

Melihat apatisme mahasiswa terhadap politik akhir-akhir ini sebenarnya memang dapat dikategorikan suatu kegagalan.  Kegagalan dalam membangkitkan animo mahasiswa umum untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang berbau politik. Ada harapan, untuk membenahi permasalahan tersebut. Elemen pentingnya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan gairah mahasiswa umum untuk dapat setidaknya mempunyai harapan terhadap kegiatan berorganisasi entah itu organisasi politik atau pun organisasi non politik.   Sejatinya ketika para mahasiswa umum mulai tertarik untuk berorganisasi entah itu dalam konsep yang kecil sekalipun entah itu di fakultas maupun universitas  ini akan berintegrasi dengan meningkatnya animo mahasiswa terhadap kegiatan berpolitik itu sendiri.Utamanya, kita memang membutuhkan seorang pemimpin yang progresif yang berani mendobrak stigma yang telah ada bahwa di rektorat sana menyukai pemimpin yang nurut dan tidak neko-neko. Karena yang para mahasiswa umum inginkan adalah mereka merasakan manfaat adanya organisasi politik kampus yang ada dan dapat dijadikan pegangan mereka ketika ada permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan perkuliahan mereka. Sehingga membuat mereka berfikir menjadi suatu bagian dari organisasi politik itu sebagai suatu prestasi yang membanggakan. Ini sekaligus mengembalikan citra organisasi politik yang mana organisasi inti dari semua organisasi yang ada di dalam kampus. Sudah lama kita tidak merasakan bagaimana para pejabat Bem Universitas atau Bem Fakultas bernyanyi bersama meneriaki rektorat ketika ada suatu permasalahan yang menyangkut permasalahan mahasiswa umum karena sejatinya di tangan merekalah kita dapat berharap dan di tangan mereka jugalah posisi kita sebagai mahasiswa di pertaruhkan. So, mari kita bersama-sama mendukung organisasi politik yang ada dan percaya bahwa memang seorang pemimpin itu bukan diciptakan akan tetapi dilahirkan. Bukan begitu???

TENTANG PARTAI POLITIK, MAHASISWA DAN SUMBANGSIHNYA TERHADAP KEMEROSOTAN GERAKAN MAHASISWA

Sejarah mencatat bahwa prgerakan menuju indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik. Namun, jangan dipungkiri bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda memiliki peran yang sangat dominan dalam mendirikan organisasi (partai politik) yang revolusioner guna merebut kemerdekaan indonesia. Organisasi mahasiswa merupakan wadah berkumpul, mengembangkan diri, dan berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. Akan tetapi dewasa ini, dimanakah taring gerakan mahasiswa tersebut ? Gerakan mahasiswa ternyata ikut larut juga dalam kondisi sosial budaya masyarakat kita, mereka mulai tergerus dalam perjalanan zaman. Mereka lebih memilih untuk berada di zona nyaman mereka dari pada harus bersuara dalam aspirasi rakyat. Arah gerakan mahasiswa sudah tidak lagi berbicara konteks memperjuangkan kepentingan masyarakat tertindas, tetapi lebih berbicara apa yang dapat diuntungkan dari situasi yang sulit ini, bahkan mereka rela menggadaikan idealisme mereka dengan mencari muka dipanggung politik atas nama rakyat. Gerakan mahasiswa juga sering terlalu berani dan lurus tanpa konsep yang matang, sehingga mudah sekali dibaca, dikendalikan, dan akhirnya dimanfaatkan gerakan kelompok yang berkepentingan. Degradasi inilah yang menyebabkan kemerosotan daya pikir dan intelektual mahasiswa. Mereka enggan lagi berbicara tentang ide-ide cemerlang untuk solusi masalah bangsa, apalagi mengorbankan jiwa mereka demi tegaknya nilai-nilai ideal. Padahal mahasiswa harusnya bersifat kritis, idealis, militan, progesive, dan revolusioner untuk mempertanyakan hal dari yang bersifat pinggiran ke masalah yang bersifat perubahan. Mahasiswa sebagai kontrol sosial serta motor penggerak pembaharu seharusnya tetap peduli dan berpihak kepada masyarakat bawah karena sampai kapan pun mahasiswa dengan semangat intelektualitasnya akan tetap memegang peranan penting dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah agar tetap memikirkan kebutuhan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, serta menjadi penjaga demokrasi bangsa Indonesia dengan pengorbanan ikhlasnya membela kepentingan rakyat. Budiman Sudjatmiko, eksponen gerakan 90-an yang kini jadi politikus di Senayan, memiliki argumentasi menarik mengapa gerakan mahasiswa kini seperti kekuatan politik moral yang terasing. Dia menyatakan gerakan mahasiswa kini kekeringan diskursus ideologi dan gagal memenangi dukungan riil politik di tingkat akar rumput. Benarkah gerakan mahasiswa kekeringan ideologi dan gagal mendapat dukungan riil politik di tingkat akar rumput — kampus dan masyarakat? Saya punya argumentasi berbeda. Gerakan mahasiswa saat ini tak kekeringan diskursus ideologi karena terkotak-kotak dalam berbagai spektrum ideologi yang mempersulit jalinan gerakan antarelemen mahasiswa. Spektrum ideologi ini terbelah jadi tiga komponen. Gerakan mahasiswa strukturalis memandang persoalan bangsa dan negara dari kacatama ideologi antikemapanan dan antisistem yang dinamakan neoliberal. Komponen lain adalah gerakan mahasiswa beraliran “kanan progresif”, gerakan mahasiswa dari rahim gerakan politik Islam yang berani menjadi kekuatan oposisi melawan isu ketidakadilan dan kelaliman kekuasaan. Mereka terbagi menjadi dua jalur gerakan. Jalur pertama, gerakan dakwah dan aksi berbasis komunitas muslim kampus seperti  dan alur kedua gerakan sosial Islam  yang mengambil peran memperjuangan program advokasi kerakyatan dan bergerak di ranah kaum muslim yang miskin. Oleh sebab itu sangat sulit membandingkan gerakan mahasiswa saat ini dengan gerakan mahasiswa di awal kemerdekaan karena memang orientasi mereka berbeda. Yang jelas, mari kepada mahasiswa untuk jangan enggan berpolitik karena politik tanpa bepartai adalah hal yang merugikan, Berpartai tanpa Berbakti adalah kemunafikan.

Hak Kekayaan Intelektual di Tengah Gempuran Plagiatisme

Pada pertengahan bulan lalu, saya tercengang dengan beberapa aksi kawan-kawan mahasiswa. Bagaimana mereka dengan begitu lantang meneriakan tuntutan seorang kepala negara saat mengunjungi sebuah kota dalam acara memperingati ulang tahun sebuah ormas kepemudaan . Dalam “perjuangannya” mereka meneriakkan dengan lantang bagaimana seorang Kepala Negara itu untuk membenahi keadaan negeri ini yang penuh dengan korupsi dan penjualan sumber daya alam negeri ini yang memang belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Itu memang betul akan tetapi, dalam konteks persaingan global seperti saat ini tidaklah kita mencoba menggeser pemikiran tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa harus bersikap. Tidak hanya sebagai pengontrol kebijakan pemerintah namun  mencoba menyiapkan langkah guna bersaing dengan tekanan kapitalisme yang semakin mencekik. Pernahkah kita berteriak dengan lantang mengenai hak kekayaan  intelektual atau yang lebih kenal dengan hak cipta. Hak cipta dalam perspektif saya adalah hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Karena ini sejalan dengan tujuan tri dharma perguruan tinggi yang mana hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia. Dengan memperhatikan perkembangan dunia yang begitu pesat, maka pembentukan masyarakat Indonesia yang modern menjadi tujuan utama dari pembangunan nasional Indonesia. Masyarakat modern dalam hal ini mempunyai ciri  bagaimana lebih mudah menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan, lebih ahli dalam menyatakan pendapatnya, memiliki rasa tanggungb jawab, lebih berorientasi kemasa depan, lebih mepunyai kesadaran mengenai waktu,organisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, pola hubungan dan pergaulan yang seragam khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat terutama teknologi komunikasi dan transportasi, menyebabkan isu-isu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan kata lain globalisasi yang ditunjang dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara. Dalam era modern sekarang, justru kekayaan terbesar negeri ini terletak pada kekayaan Sumber Daya Manusia nya,bukan pada Sumber Daya Alam yang kita miliki. Karena kekayaan intelektual akan berimplikasi pada kualitas Sumber Daya Manusia suatu Negara. Apakah kita sebagai mahasiswa yang sangat jelas tahu plagiatisme sudah sangat merajalela akan tetap terdiam. Kemanakah arah tujuan perjuangan kita alihkan sekarang? Akankah kita terjebak dengan keadaan seperti awal sebelum reformasi di mulai. Ketika pemikiran  hanya sebatas menentang ketidakadilan saja tanpa menyiapkan langkah selanjutnya. Ini hanya sebuah opini. Semua tergantung pada pemikiran kita saja. Yang jelas hilangkan pemikiran bahwa kekayaan negeri ini terletak pada SDA karena sesungguhnya itu warisan kolonial. Hidup Mahasiswa!

RUU Pendidikan Ditengah Maraknya Kapitalisme Global

Pendidikan merupakan hal mendasar yang harus diperoleh oleh semua warga negara. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa melihat status sosial warga tersebut. Hal ini diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Namun idealitas ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah akibat meruaknya praktik komersialisasi pendidikan yang menyebabkan idealitas hanya sebatas impian belaka.

Setiap perubahan pastilah memerlukan suatu pengorbanan. Sayangnya, pengorbanan itu justru dibebankan kepada masyarakat yang notabene adalah bagian dari penikmat pendidikan itu sendiri.  Parahnya lagi saat ini pendidikan menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Apalagi setelah  disahkannya RUU tentang perguruan tinggi oleh DPR yang kira-kira akan memberikan keleluasaan setiap perguruan tinggi untuk menentukan plafon  pembiayaan berdasarkan kewenangan perguruan tinggi tersebut. RUU tentang perguruan tinggi ini akan diterapkan paling lambat 2 tahun pasca disahkannya oleh DPR pada tanggal 13 juli 2012 kemarin. Bisa kita bayangkan bagaimana menjulangnya biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi yang semakin hari semakin meningkat tanpa disertai dengan meningkatnya kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Walau UU ini kebanyakan mengatur tentang ruang gerak PTN, namun dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini belum mempunyai komitmen untuk memberikan biaya pendidikan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat. Pemerintah berasumsi bahwa, dalam perspektif  mereka rumusan tentang RUU perguruan tinggi ini memiliki rumusan bahwa otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi ini harus disertai oleh akuntabilitas sehingga biayanya nanti akan lebih terjangkau. Draf RUU PT yang disahkan terdiri dari 12 bab dan 100 pasal dengan pokok pengaturan substansi penting, seperti ketentuan umum, dasar, asas, fungsi, dan tujuan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi, kerja sama internasional, penjaminan mutu, tata kelola, kemahasiswaan, pengembangan, pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi asing, dan peran serta masyarakat. Namun hal, ini sangat mengkhawatirkan karena dalam pasal 50 yang mengatur tentang kerjasama internasional perguruan tinggi sangat terbuka kemungkinan bahwa komersialisasi pendidikan khususnya perguruan tinggi akan terjadi dikarenakan Indonesia merupakan negara yang prospeknya sangat besar dengan padatnya penduduk, murahnya investasi dan murahnya tenaga pendidikan. Dan ada salah satu pasal yang menarik untuk dicermati yaitu pasal 67 tentang pengelolaan perguruan tinggi yang berbunyi “Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (mengenai otonomi ) pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “. Pada kenyataannya, Perguruan Tinggi Swasta  tidak pernah transparan dalam persoalan pengelolaan keuangan yang dikelolanya. Jadi kita lihat saja nanti???

 

DALAM BUDAYA PERSAINGAN GLOBAL KEKAYAAN TERBESAR NEGERI INI TERLETAK PADA SUMBER DAYA MANUSIANYA. TITIK!

Mengutip apa yang dikatakan prof.anies baswedan dalam pidatonya tentang program Indonesia mengajar beberapa saat yang lalu. Bahwasanya saat ini kita sudah tidak lagi melihat kekayaan indonesia dari seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, baik di darat, laut, dan udara. Saatnya kita mengubah paradigma bahwa kekayaan Indonesia terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seolah terlena. Terlena dengan pola fikir yang menyatakan bahwa sumber daya alam adalah kunci determinan majunya suatu negara. Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah seolah memiliki semacam masa status quo: rakyat merasa puas dan cukup dengan apa yang didapat. Akibatnya tidak ada lagi proses pengembangan diri untuk menghadapi tantangan dunia global. Jika kita telisik lebih jauh, peringkat global competitiveness index 2009 Indonesia yang berada di urutan 54 (Asia dan Oceania) masih ada di bawah Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Sudah saatnya kita semua beralih untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk social yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta mengembangkan seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, pola hubungan dan pergaulan yang seragam khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat terutama teknologi komunikasi dan transportasi, menyebabkan isu-isu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan kata lain globalisasi yang ditunjang dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat pasca industri yang serba teknologis. Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi, walaupun kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tetap yang utama.

Indonesia yang memiliki penduduk sekitar 234,2 juta jiwa memiliki potensi yang besar untuk bangkit menuju bangsa yang unggul dan maju. Maka untuk mengembangkan SDM Indonesia ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Dari Aspek intelektual ini mencakup penguasaan bahasa asing (Inggris), penanaman skill multi-disiplin yang spesifik, dan kemampuan bekerja dalam suatu tim. Penguasaan bahasa asing menjadi sangat mutlak setelah kemajuan teknologi informasi. Maka sudah semestinya generasi muda Indonesia, pelajar, dan mahasiswa dibiasakan membaca jurnal ilmiah, buku teks berbahasa asing, disertai kemampuan menganalisanya. Kemudian penanaman bahasa tidak hanya dilakukan dengan sistem yang pasif tetapi harus dibiasakan setiap peserta didik mampu mengkomunikasikan ide-idenya dengan menggunakan bahasa asing. Untuk  5-10 tahun ke depan bahasa asing (Inggris) bukan lagi sebagai skill penunjang yang memiliki nilai tambah tetapi juga skill wajib yang harus dikuasai indonesia untuk bersaing di tingkat global. Sementara ke depannya akan semakin banyak bahasa yang harus dikuasai seperti Mandarin, Jepang, Perancis, Jerman, dan bahasa internasional lainnya. Selain bahasa SDM Indonesia juga harus memiliki multi-disiplin ilmu untuk dikuasai. Semakin banyak skill yang dikuasai, maka SDM tersebut semakin bernilai. Sistem pendidikan harus mulai dirancang untuk menanamkan skill multi-disiplin dalam mengembangkan keahlian SDM Indonesia.  Terakhir kemampuan bekerja sama juga tidak kalah penting. Mengglobalnya individu tidak selalu membuat orang individualis unggul. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan justru membuat setiap orang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.  Kebiasaan bekerja dalam suatu tim harus dibuat dalam kurikulum agar SDM Indonesia senantiasa adaptif dan mampu bekerja sama dengan siapa pun dalam bersaing di tingkat global. Tidak hanya aspek intelektualitas tetapi aspek mentalitas dan spiritual juga harus ditanamkan. Aspek spiritualitas harus diperhatikan dalam pembinaan SDM Indonesia karena mengglobalnya individu membuat batas-batas negara dan budaya semakin tipis. Bahkan, sudah tidak ada batasan yang jelas.

Indonesia boleh mengadaptasi segala kemajuan budaya negara dan bangsa lain. Tetapi, kita tidak boleh melupakan bahwasanya dalam setiap proses akulturasi budaya kita juga harus melihat background dari suatu negara tersebut.  SDM Indonesia harus selalu ingat bahwa Indonesia berideologi pancasila yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, semangat ketuhanan akan selalu menghiasi aktivitas dari setiap rakyatnya. Agama tidak lagi hanya digunakan dalam ibadah-ibadah khusus tetapi nilai  dan semangat yang terkandung di dalamnya lah yang harus ditularkan secara aplikatif ketika bersaing dengan dunia global. Maka benar adanya bahwa indonesia adalah negara yang  kaya . Selain sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang banyak jumlahnya. Banyaknya sumber daya manusia ini harus diiringi dengan tingginya kualitas daya saing global. Karena berfikir bahwa kekayaan terbesar negeri ini adalah kekayaan alamnya. Itu adalah pola fikir masyarakat kolonial. Bukan Begitu????

PUBLIKASI KARYA ILMIAH ADALAH SUATU KEBIJAKAN ATAU PILIHAN?

Dunia pendidikan Tanah Air dibuat tercengang awal tahun ini dengan turunnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan sdan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012 Nomor 152/E/T/2012 terkait Publikasi Karya Ilmiah. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemdikbud) yang menjadikan publikasi karya ilmiah sebagai salah satu prasyarat kelulusan mahasiswa (S-1, S-2, S-3) terus menuai pro dan kontra. Meskipun demikian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, kewajiban publikasi ilmiah mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 di jurnal ilmiah tetap akan dijalankan.

Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah dijelaskan bahwa syarat kelulusan mahasiswa S-1 setelah Agustus 2012 adalah publikasi karya ilmiahnya di jurnal ilmiah. Adapun S-2 publikasinya pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, sedangkan S-3 pada jurnal ilmiah internasional, baik yang tercetak maupun online. Berdasarkan data Indonesian Scientific Journal Database terdapat sekitar 13.047 buah jurnal di Indonesia yang berkategori ilmiah yang masih aktif, sangat tertinggal jauh dari  Malaysia yang sudah 55.211 dan Thailand 58.931. Dari jumlah jurnal Indonesia tersebut hingga tahun 2010 hanya ada sekitar 121 jurnal yang telah terakreditasi Ditjen DIKTI, karya ilmiah yang dihasilkannya pun kurang lebih sepertujuh dari karya ilmiah perguruan tinggi di Malaysia. Oleh sebab itulah kewajiban publikasi karya ilmiah memang harus dipaksakan di kampus. Hal ini untuk mendorong tumbuhnya budaya menulis ilmiah, pengembangan keilmuan, serta untuk meminimalisasi praktek plagiarisme. Ketiga hal tersebut saat ini memang masih menjadi persoalan yang serius bagi perguruan tinggi. Jika tidak segera dicarikan solusi, maka kualitas perguruan tinggi patut untuk dipertanyakan.

Kita perlu menghargai kebijakan ini meski di lain sisi juga perlu mempertanyakan tingkat keefektifannya. Kebijakan publikasi karya ilmiah memang ditujukan guna meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Bagi mahasiswa jenjang S-2 dan S-3 barangkali kebijakan ini bukan perkara besar karena telah ada kebijakan serupa sebelumnya. Berbeda bagi mahasiswa S-1, kebijakan ini dapat berubah menjadi petaka karena mahasiswa harus menggarap skripsi dan karya ilmiah sekaligus. Apalagi menilik fakta pembuatan skripsi sejauh ini, praktik plagiatisme sudah lumrah terjadi. Kebijakan publikasi makalah jika dipaksakan untuk diterapkan tanpa persiapan matang dikhawatirkan bukan akan menumbuhkan budaya menulis, sebaliknya akan semakin menyuburkan budaya plagiatisme dalam kampus. Bakat dan minat mahasiswa juga berbeda. Syarat kelulusan yang hanya menitikberatkan pada menulis juga perlu dikaji ulang. Budaya akademisi seakan-akan hanya dapat terwakili oleh menulis. Bagi mahasiswa yang sering berkecimpung dalam dunia tulis-menulis atau aktif di lembaga pers mahasiswa tentu tidak akan keberatan pada syarat kelulusan berupa skripsi atau publikasi karya ilmiah. Tetapi bagaimana dengan mahasiswa yang menyukai bidang lain seperti kesenian, teater, olahraga, atau orasi? Apakah bakat tersebut tidak cukup mewakili budaya kampus sehingga syarat kelulusan harus disamaratakan berupa bakat menulis saja? Kemendikbud ke depan perlu mempertimbangkan kembali kebijakan syarat kelulusan yang lebih akomodatif terhadap berbagai bakat minat mahasiswa yang beragam.</readmore>

Tidak berhenti di situ. Kebijakan publikasi karya ilmiah juga bakal terkendala daya tampung jurnal ilmiah. Bila lulusan tiap perguruan tinggi biasanya mencapai ribuan tiap tahunnya, maka jurnal ilmiah bakal kewalahan menampung tulisan mahasiswa. Akibatnya, jurnal ilmiah tidak lagi memerhatikan kualitas tulisan-tulisan tersebut tetapi sekadar bagaimana agar karya tulis dapat termuat dalam jurnal. Seyogianya bila publikasi karya ilmiah adalah upaya meningkatkan budaya menulis maka kiranya cukup sebagai penambah nilai kelulusan mahasiswa saja. Jika tidak, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang yang tak bijak, bukan begitu?

PARADIGMA BARU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Tuntutan akan lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang membuka peluang lembaga pendidikan ( termasuk
perguruan tinggi asing) membuka sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan di pasar kerja akan semakin berat. Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan untuk mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan. Dengan segala keterbatasannya, tulisan ini hanya membahas tentang paradigma baru dalam penyelenggaraan pendidikan, bagaimana menghasilkan mutu bisa berlangsung dalam pendidikan, dan bagaimana peran teknologi serta sistem manajemen untuk mendukung berlangsungnya pencapaian mutu pendidikan tersebut.

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan bermutu, dikenal dengan perlunya paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan
pendidikan bermutu ( Wirakartakusumah, 1998).

Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet (1999) terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu :
1. Menciptakan situasi “menang-menang” (win-win solution) dan bukan situasi “kalahmenang” diantara fihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholders). Dalam hal ini terutama antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.
2. Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus
menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan.
3. Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus.
4. Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.
Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha “jasa” yang memberikan pelayanan kepada pelangggannya, yaitu mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut (Karsidi, 2000).

Para pelanggan layanan pendidikan terdiri dari berbagai unsur paling tidak empat kelompok ( Sallis, 1993). Mereka itu adalah pertama yang belajar, bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer
(primary external customers). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. Kedua, para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut
bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (secondary external customers). Pelanggan lainnya yang ketiga bersifat tersier adalah lapangan kerja bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (tertiary external customers).
Selain itu, yang keempat, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka itu adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (internal customers). Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas dari suatu lembaga pendidikan
mereka akan diuntungkan, baik kebanggaan maupun finansial. Seperti disebut diatas bahwa program peningkatan mutu harus berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan diatas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan. Potensi perkembangan, dan keaktifan murid tentu saja merupakan yang paling utama
dalam peningkatan mutu pendidikan. Perkembangan fisik yang baik, baik jasmani maupun otak, menentukan kemajuannya. Demikian pula dengan lainnya, misalnya bakat, perkembangan mental, emosional, pibadi, sosial, sikap mental, nilai-nilai, minat,
pengertian, umur, dan kesehatan; kesemuanya akan mempengaruhi hasil belajar dan mutu seseorang. Untuk itu, maka perhatian terhadap paserta didik menjadi sangat penting.

PERANAN INFORMASI DAN REVOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI

Salah satu esensi dari proses pendidikan tidak lain adalah penyajian informasi. Dalam menyajikan informasi, haruslah komunikatif. Dalam komunikasi pada umumnya, demikian pula dalam pendidikan, informasi yang tepat disajikan adalah informasi yang dibutuhkan , yakni yang bermakna, dalam arti : (1) secara ekonomis menguntungkan. (2) t secara teknis memungkinkan dapat dilaksanakan, (3) secara sosial-psikologis dapat diterima sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada, dan (4) sesuai atau sejalan dengan kebijaksanaan
/tuntutan perkembangan yang ada Konsep “bermakna” ini penting bagi keberhasilan penyebarluasan informasi yang
dapat diserap dan dilaksanakan sasaran/peserta didik. Karena itu, Williams (1984)
menyebutkan bahwa komunikasi adalah saling pertukaran simbol-simbol yang bermakna. Williams menekankan bahwa : (1) kita tidak dapat saling bertukar makna, (2) kita hanya secara fisik bertukar simbol, dan (3) komunikasi tidak akan terjadi, kecuali kita berbagi
makna untuk simbol-simbol tertentu. Dalam memberikan/menyampaikan informasi kepada orang lain (misalnya kepada
peserta didik), maka informasi tersebut haruslah informasi yang bermakna bagi orang yang bersangkutan. Untuk dapat mengetahui dan memahami informasi yang benar-benar dibutuhkan, bahkan prioritas informasi yang dibutuhkan perlu kita pahami, komunikator
perlu bertindak sebagai pengamat dan pendengar yang baik. Jadi bukan informasi yang kita ketahui yang disampaikan, tetapi yang kita sampaikan adalah informasi yang benar-benar bermakna dan dibutuhkan sasaran.
8 Informasi yang dibutuhkan dan bermakna adalah informasi yang mampu membantu/mempercepat pengambilan keputusan untuk terjadinya perubahan, dan yang bermanfaat untuk mendorong terjadinya perubahan tersebut. Untuk itulah maka, pemilihan
informasi harus benar-benar selektif dengan mempertimbangkan jenis teknologi mana yang tepat dipilih sebagai medianya. Sejarah, kini dengan berkembangnya komputer dan sistim informasi modern, kembali menawarkan pencerahan baru. Revolusi teknologi informasi menjanjikan struktur interaksi kemanusiaan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih efisien. Revolusi informasi global adalah keberhasilannya menyatukan kemampuan komputasi, televisi, radio dan telefoni menjadi terintegrasi. Hal ini merupakan hasil dari
suatu kombinasi revolusi di bidang komputer personal, transmisi data, lebar pita (bandwitdh), teknologi penyimpanan data (data storage) dan penyampaian data (data access), integrasi multimedia dan jaringan komputer. Konvergensi dari revolusi teknologi
tersebut telah menyatukan berbagai media, yaitu suara (voice, audio), video, citra (image), grafik, dan teks ( Sasono, 1999).
Akibat adanya revolusi teknologi informasi telah, sedang dan akan merubah kehidupan umat manusia dengan menjanjikan cara kerja dan cara hidup yang lebih efektif, lebih bermanfaat, dan lebih kreatif. Sebagaimana dua sisi, baik dan buruk, dari suatu
teknologi, teknologi informasi juga memiliki hal yang demikian. Kemana seharusnya teknologi ini diarahkan dan ditempatkan dan dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya haruslah diperhitungkan, karena apabila keliru, suatu bangsa akan mengalami akibatnya
secara fatal. Dalam dunia pendidikan, revolusi informasi akan mempengaruhi jenis pilihan teknologi dalam pendidikan, bahkan, revolusi ini secara pasti akan merasuki semua aspek kehidupan,(termasuk pendidikan ), segala sudut usaha, kesehatan, entertainment,
pemerintahan, pola kerja, perdagangan, pola produksi, bahkan pola relasi antar masyarakat dan antar individu. Inilah yang merupakan tantangan bagi semua bangsa, masyarakat dan individu. Siapkah lembaga pendidikan kita menyambutnya?
Dunia pendidikan harus menyiapkan seluruh unsur dalam sistim pendidikan agar tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan tersebut. Melalui penerapan dan pemilihan yang tepat teknologi informasi ( sebagai bagian dari teknologi pendidikan), maka
perbaikan mutu yang berkelanjutan dapat diharapkan. Perbaikan yang berlangsung terus menerus secara konsisten/konstan akan mendorong untuk berorientasi pada perubahan  untuk memperbaiki secara terus menerus dunia pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, juga akan menjadi peluang yang baik bila lembaga pendidikan mampu menyikapi dengan penuh keterbukaan dan berusaha memilih jenis teknologi informasi yang tepat, sebagai penunjang pencapaian mutu pendidikan.

Pendidikan Sebagai Cikal Bakal Peradaban Masa Depan????

Manusia terlahir dengan segala potensi yang dimiliki dan karakteristik yang khas, potensi dan karakteristik tersebut terlahir tidak akan sama persis dengan manusia lainnya, hanya satu kesamaannya yaitu manusia terlahir sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT. Hakikat manusia dengan keberagaman tersebut sudah sepantasnya menjadi dasar pembangun dalam segala aspek, tidak terkecuali pendidikan. Sekolah sebagai tangan-tangan peradaban masa depan, harus mampu menjadi wadah dalam mengelola serta mempersiapkan sumber daya yang memiliki pengetahuan yang cerdas dan memiliki nilai-nilai yang positif, serta memiliki karakteristik Excellent Personallity (kepribadian unggul).
Kenyataan yang berkembang di Indonesia, umumnya sekolah belum begitu mampu menerapkan atau bahkan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat sehingga semakin pesatnya konflik yang bersumber dari perbedaan agama, ras, suku, ide, politik dan lain-lain. Kenyataannya sekarang masih jarang ditemukan sekolah yang mampu menempatkan keberagaman sebagai pondasi dalam mewujudkan pendidikan yang bernilai.
Pengembangan budaya pluralistik, inklusi ataupun kontekstual harus mampu dikembangkan di sekolah. Arah dan pandangan tersebut mampu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sekolah bukan saja mampu mengontrol pengetahuan yang dimiliki siswa, tetapi sekolah harus mampu mengontrol nilai-nilai yang ada pada siswa.
Dalam konteks perubahan, pendidikan memegang peranan yang sangat penting sekali. Pendidikan sebagai kontrol perubahan, penyuplai bahan bakar perubahan (SDM) dipadukan dengan keterikatan nilai-nilai akan menjadikan sebagai pendidikan masa depan dan persekolahan khususnya sebagai tangan-tangan peradaban masa depan. Hakikat pendidikan adalah untuk mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan. Bagi suatu negara, pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Negera memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena ukuran kualitas suatu negara dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Fungsi Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DAN MALAYSIA

A.  Sistem Pendidikan

Tiap Negara mempunyai sistem pendidikan yang berbeda-beda dengan penekanan pada variabel tertentu didalam pendidikan. Pada variable tersebut terkandung tujuan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga akan memberikan arah bagi negara tersebut untuk menciptakan manusia dan bentuk Negara yang mereka inginkan berdasarkan sumber daya manusia yang mereka rencana berdasarkan sistem pendidikan. Penulis mencoba untuk membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dengan harapan pada akhirnya penulis akan mengetahui hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan sebuah sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kendall dan Nicholas Hanc yang dikutip dari Nur (2002:4) yang menjelaskan bahwa tujuan perbandingan pendidikan adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip apa yang sesungguhnya mendasari pengaturan perkembangan sistem pendidikan nasional.

Sebagai bagian dari sebuah sistem pendidikian, kurikulum juga merupakan aspek penting dari sistem pendidikan. Dengan melakukan studi perbandingan kurikulum kita dapat memberikan visi, cara baru, dan inovasi dalam pendidikan. Studi perbandingan kurikulum yang akan dipaparkan oleh Penulis adalah studi perbandingan implementasi kurikulum bidang studi bahasa Inggris.

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan kunci penentu menuju keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Mengingat fungsi bahasa yang bukan hanya sebagai suatu bidang kajian, sebuah kurikulum bahasa untuk sekolah menengah sewajarnya mempersiapkan siswa untuk mencapai kompetensi yang membuat siswa mampu merefleksi pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain, mengungkapkan gagasan dan perasaan, dan memahami beragam nuansa makna. Bahasa diharapkan membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, membuat keputusan yang bertanggungjawab pada tingkat pribadi dan sosial, menemukan serta menggunakan kemampuan­kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya (Diknas:2003)

Bahasa Inggris berkedudukan sebagai bahasa asing pertama di Indonesia (first foreign language). Pemerintah menyadari bahwa penguasaan bahasa Inggris sangat penting khususnya dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas.

Di Indonesia keterampilan bahasa Inggris sudah diajarkan sejak di kelas satu SMP hingga keperguruan tinggi. Namun pada kenyataan, masih banyak sumber daya manusia tidak mempunyai kompetensi dalam berbahasa Inggris, sehingga di pasar bursa tenaga kerja dunia, tenaga kerja Indonesia tidak mendapatkan peluang kerja yang besar karena keterbatasan kemampuan berbahasa asing tersebut. Sebagai contoh yang sederhana, tenaga kerja dari filipina lebih disukai dibandingkan dengan tenga kerja Indonesia hal ini disebabkan oleh tenaga kerja filipina mempunyai keterampilan berbahasa Inggris yang lebih baik dari pada tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan kualitas SDM (Human Development Index) Indonesia sekarang berada di bawah Vietnam, atau nomor 4 terbawah (nomor 102 dari 106 negara). Hasil Survei PERC di 12 negara juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan terbawah, satu peringkat di bawah Vietnam. Hasil survey matematika di 38 negara Asia, Australia, dan Afrika oleh TIMSS-R, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 34.

Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi gagalnya pengajaran bahasa Inggris di Indonesia seperti pengajaran bahasa Inggris masih bersifat penghapalan kosa kata dan kurangnya kesempatan para siswa untuk mempraktekkan bahasa tersebut. Merespon kebutuhan tersebut, pemerintah sejak dahulu telah merancang serangkaian kuriklum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oliva (1997:60) bahwa kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawabab terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Nurkamto (2005) mengatakan bahwa “A curriculum can be considered the heart of the educational enterprise because it consists of educational program offered to the participants. It has been the curriculum which has received the most attention in educational design, implementation, and evaluation”. Dengan kata lain bahwa fungsi kurikulum begitu luas bukan hanya sebagai seperakat ide yang diimplementasikan dalam bentuk kurikulum yang kemudian diberikan kepada masyarakat pengguna, tetapi kurikulum merupakan refleksi dari permasalahan-permasalahan yang muncul dari masyarakat yang kemudian dicoba untuk menjawab permasalahan tersebut kedalam sebuah pembelajaran yang diharapkan agar hasil pembelajarannnya (outcome). Misalnya pada kurikulum 1974 mata pelajaran bahasa Inggris ditekankan pada penguasaan struktur kalimat (grammar oriented) dimana siswa wajibkan untuk menghapal berbagai bentuk kalimat berdasarkan waktu pemakaian kalimat tersebut, tampa memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk mempraktelkkan bahasa tersebut. Dilanjutkan dengan kurikulum 1984 yang pendekatannya menggunakan pendekatan komunikatif (Communicative Language Teaching, CLT). Ditahun 1994, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebermaknaan (meaningful approach) dalam hal ini kurikulum menekankan pada pembelajaran yang berdasarkan tema-tema yang sedang hangat di masyarakat dan dunia. Demikian pula dengan KTSP dimana kurikulum ini berbasis kompetensi dan siswa harus menguasai kompetensi-kompetensi akademik berdasarkan mata pelajaran seseuai dengan jenjang pada masing-masing satuan pendidikan.

Selain membandingkan system pendidikan, penulis mencoba untuk membandingkan kurikulum mata pelajaran bahasa Inggris sekolah menengah Indonesia yang disebut dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Inggris yang terkadung didalam Standar Isi (SI) dengan Malayasia khususnya pada level sekolah menengah atau di Malaysia disebut dengan form 5. Alasan mengapa penulis memilih kurikulum malaysia sebagai perbandingan karena malaysia secara geografis adalah negara terdekat dengan Indonesia dan mempunyai rumpun budaya yang hampir sama dengan kita, walaupun secara historis mempunyai perbedaan, khususnya di jaman kolonial. Di Malaysia, Bahasa Inggris dipergunakan sebagai bahasa kedua (second language) dan kita dapat mendengarkan masyarakat malaysia menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti di pasar, tempat hiburan dan dalam perkumpulan masyarakat malayasia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kedudukan bahasa Inggris di Indonesia dimana kedudukan bahasa Inggris hanya sebagai bahasa asing dimana bahasa tersebut amat jarang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari tapi hanya dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu saja dan malah bahasa Inggris termasuk mata pelajaran yang menakutkan bagi sebagian siswa di Indonesia. Padahal apabila pengembangan kurikulum di Indonesia dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana didalamnya terdapat materi dan pendekatan yang sesuai dan dapat menstimulus siswa agar cepat menguasai bahasa asing tersebut maka secara tidak langsung dapat meningkatkan SDM Indonesia khususnya dalam berketerampilan bahasa Inggris. Fakta membuktikan bahwa percepatan penyerapan teknologi baru akan lebih cepat apa bila SDM kita menguasai bahasa asing, khususnya ketika kita hendak mentranfer sebuah teknologi baru (transfer of technolgy). Penulis berharap setelah melakukan studi perbandingan dan analisis implementasi kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggris di Indonesia dan Malaysia, akan mendapatkan berbagai hal yang bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan dan pengembangan kurikulum, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris. Didalam membandingkan implementasi kurikulum dikedua negara ini, penulis mencoba membandingkan aspek-aspek kurikulum seperti tujuan kurikulum, materi, metode yang digunakan dan penilaian yang digunakan didalam pengimplementasi kuriikulum mata pelajaran bahasa Ingggris.lihat selengkapnya di sini Continue reading