Belajarlah dari Finlandia Oh negeriku…

“The mediocre teacher tells,
The good teacher explains,
The superior teacher demonstrates,
THE GREAT TEACHER INSPIRES !”
(William Arthur Ward)
Tahukah Anda negara mana yang kualitas pendidikannya menduduki peringkat pertama di dunia? Jawabnya adalah: Finlandia. Kualitas pendidikan di negara dengan ibukota Helsinki tersebut,memang luar biasa sehingga membuat iri semua guru di seluruh dunia.
Peringkat satu dunia ini diperoleh Finlandia berdasarkan hasil survei internasional yang komprehensif oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tes tersebut dikenal dengan nama PISA, mengukur kemampuan siswa di bidang Sains, Membaca, dan juga Matematika. Hebatnya, Finlandia bukan hanya unggul secara akademis tapi juga unggul dalam pendidikan anak-anak lemah mental. Ringkasnya, Finlandia berhasil membuat semua siswanya cerdas! Lantas apa kuncinya sehingga Finlandia menjadi negara dengan kualitas pendidikan nomor satu dunia?
Finlandia tidaklah mengenjot siswanya dengan menambah jam-jam belajar, memberi beban PR tambahan, menerapkan disiplin tentara, atau memborbardir siswa dengan berbagai tes. Sebaliknya, siswa di Finlandia mulai sekolah pada usia yang agak lambat dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu pada usia 7 tahun, dan jam sekolah mereka justru lebih sedikit, yaitu hanya 30 jam perminggu. Bandingkan dengan Korea, ranking kedua setelah Finnlandia, yang siswanya menghabiskan 50 jam per minggu.
Lalu apa kuncinya?
Ternyata kuncinya terletak pada kualitas GURU!
Guru-guru Finlandia boleh adalah guru-guru dengan kualitas terbaik dengan pelatihan terbaik pula. Profesi guru sendiri adalah profesi yang sangat dihargai, meski gaji mereka tidaklah terlalu besar. Lulusan sekolah menengah terbaik biasanya justru mendaftar untuk dapat masuk di sekolah-sekolah pendidikan, dan hanya 1 dari 7 pelamar yang bisa diterima. Tingkat persaingan lebih ketat dibandingkan masuk ke fakultas bergengsi lain seperti fakultas hukum atau kedokteran! Bandingkan dengan Indonesia yang guru-gurunya hanya memiliki kualitas seadanya dan merupakan hasil didikan perguruan tinggi dengan kualitas seadanya pula.
Dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan pelatihan guru yang berkualitas, tak salah jika mereka menjadi guru-guru dengan kualitas luarbiasa. Dengan kualifikasi dan kompetensi tersebut mereka bebas untuk menggunakan metode kelas apapun yang mereka suka, dengan kurikulum yang mereka rancang sendiri, dan buku teks yang mereka pilih sendiri. Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, mereka justru percaya bahwa ujian dan test itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. Terlalu banyak test membuat guru cenderung mengajar siswa hanya untuk lolos ujian, ungkap seorang guru di Finlandia. Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian. Pada usia 18 th siswa mengambil ujian untuk mengetahui kualifikasi mereka di perguruan tinggi dan dua pertiga lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri, bahkan sejak Pra-TK! Ini membantu siswa belajar bertanggungjawab atas pekerjaan mereka sendiri, kata Sundstrom, kepala sekolah di SD Poikkilaakso, Finlandia. Kalau siswa bertanggungjawab, mereka guru bekeja lebih bebas karena tidak harus selalu mengontrol mereka. Siswa didorong untuk bekerja secara independen dengan berusaha mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Siswa belajar lebih banyak jika mereka mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Kita tidak belajar apa-apa kalau kita hanya menuliskan apa yang dikatakan oleh guru.
Di Finlandia guru tidak mengajar dengan metode ceramah. Suasana sekolah sangat santai dan fleksibel. Terlalu banyak komando hanya akan menghasilkan rasa tertekan dan belajar menjadi tidak menyenangkan. Siswa yang lambat mendapat dukungan secara intensif baik oleh guru maupun siswa lain. Hal ini juga yang membuat Finlandia sukses. Berdasarkan penemuan PISA, sekolah-sekolah di Finlandia sangat kecil perbedaannya antara siswa yang berprestasi baik dan yang buruk. Remedial tidaklah dianggap sebagai tanda kegagalan tapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Seorang guru yang bertugas menangani masalah belajar danprilaku siswa membuat program individual bagi setiap siswa dengan penekanan tujuan-tujuan yang harus dicapai, umpamanya: Pertama, masuk kelas; kemudian datang tepat waktu; berikutnya, bawa buku, dlsb. Kalau mendapat PR siswa bahkan tidak perlu untuk menjawab dengan benar, yang penting mereka berusaha.
Para guru sangat menghindari kritik terhadap pekerjaan siswa mereka. Menurut mereka, jika kita mengatakan “Kamu salah” pada siswa, maka hal tersebut akan membuat siswa malu. Dan jika mereka malu maka ini akan menghambat mereka dalam belajar. Setiap siswa diperbolehkan melakukan kesalahan. Mereka hanya diminta membandingkan hasil mereka dengan nilai sebelumnya, dan tidak dengan siswa lainnya. Jadi tidak ada sistem ranking-rankingan. Setiap siswa diharapkan agar bangga terhadap dirinya masing-masing. Ranking-rankingan hanya membuat guru memfokuskan diri pada segelintir siswa tertentu yang dianggap terbaik di kelasnya.
Kehebatan dan keberhasilan sistem pendidikan di Finlandia adalah gabungan antara kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa, kata seorang guru, maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya! Itu benar-benar ucapan guru yang sangat bertanggungjawab.

APATISME MAHASISWA TERHADAP POLITIK

Sebenarnya dalam konteks hari ini, judul dalam diskusi kali ini agaknya perlu di luruskan. Karena sejatinya realitas hari ini mengatakan bahwasanya bukan apatisme mahasiswa terhadap politik saja tetapi apatisme mahasiswa dalam berorganisasi. Berorganisasi tidak hanya dalam ruang politik saja, namun sudah hampir menyeluruh ke dalam organisasi yang bergerak dalam bidang yang lain. Ketika kita telisik lebih dalam, sebetulnya para mahasiswa itu sudah jauh lebih mengetahui apa itu politik, bagaimana berpolitik dan kegiatan di dalamnya. Kemerosotan animo mahasiswa dalam kegiatan berpolitik dapat disebabkan oleh banyak faktor. Entah faktor budaya, sejarah atau faktor pendukung yang lainnya. Menurut, saya pribadi faktor budaya dapat dijadikan salah satu sebab merosotnya animo mahasiswa terhadap politik karena memang jika dilihat secara kasat mata saja ada perubahan pola hidup atau karakter yang memang sudah berbeda jauh dari sebelumnya. Banyak para mahasiswa berfikir bahwasanya sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kegiatan berorganisasi. Pola berfikir seperti ini akan selalu berkembang ketika para mahasiswa tidak menyadari arti penting berorganisasi khususnya dalam konteks politik. Ini relevan dengan apa yang kita temukan dalam kegiatan sehari-hari di dalam kampus. Kemudian, faktor sejarah dapat di kategorikan sebagai salah satu penyebab merosotnya animo mahasiswa dikarenakan para mahasiswa saat ini berpikir bahwasanya para mahasiswa yang sudah bergelut dalam organisasi politik cenderung mempunyai pemikiran yang sangat-sangat besar akan tetapi mereka gagal merealisasikan itu menjadi sesuatu yang terasa untuk para mahasiswa lain. Atau lebih tepatnya tidak ada perubahan yang relevan dengan apa yang dijanjikan. Jadi para mahasiswa itu berasumsi bahwa berpartisipasi atau tidak mereka dalam berorganisasi khususnya dalam bidang politik tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan yang diharapkan.

Nah,dalam realita dunia politik kampus kita tercinta, mungkin faktor diatas bisa dijadikan salah satu sebab terjadinya apatisme mahasiswa terhadap politik. Karena harus diakui atau tidak, selama ini mahasiswa tidak merasakan manfaat dari adanya organisasi politik yang ada. Keberadaan organisasi politik dalam kampus tidak mempunyai pengaruh dalam kegiatan perkuliahan mereka di dalam kampus. Entah itu, dalam hal akademik atau non akademik. Permasalahan ini bukan tidak disadari oleh para pejabat kampus yang terkait, banyak sudah pembicaraan mengenai permasalahan tersebut. Akan tetapi, semua seakan menguap ketika kita berbicara dalam penerapan realita sehari-hari. Dalam, permasalahan pemilwa yang sudah dilalui kemarin ini kita dapat melihat  kontroversi antara bem universitas dan bem fakultas hukum. Kita dapat melihat itu sebagai pertarungan yang “artifisial”.  Karena sebenarnya permasalahan terkait konstitusi itu sudah berulang kali terjadi, bahkan di tahun sebelumnya sudah ada teguran dari perwakilan fakultas hukum yang mana memang mereka beranggapan sudah mempunyai kedaulatan sendiri. Apakah perseteruan itu tidak dapat diselesaikan atau memang itu memang dibiarkan terjadi sebagai ajang untuk memprovokasi salah satu pihak dalam menegakkan kedaulatannya. Kita  sebagai seorang mahasiswa yang dianggap sebagai seorang intelektual seharusnya dapat mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalau boleh jujur, keduanya(Bem U dan Bem FH) merupakan aset demokrasi kita bersama yang memang seharusnya saling mensuport kinerja masing masing organisasi yang mana memang menjadi ruang-ruang dimana kita dapat belajar menjadi berorganisasi yang baik. Karena sejatinya permasalahan ini  berakar pada interpretasi masing-masing pihak yang berpegangan pada dua sumber pijakan yang berbeda dan sumber itu di buat oleh para pendahulu tanpa  melihat data dan realitas yang terjadi saat ini.   Jadi, dalam permasalahan ini tidak ada salah satu pihak yang memang harus dibenarkan atau disalahkan. Jangan sampai permasalahan ini, dapat dijadikan alat untuk membuat suatu organisasi tandingan yang mana kejadian seperti ini sudah terjadi dalam kepengurusan olahraga terbesar di negeri ini (PSSI). Karena tidak menutup kemungkinan adanya Bem U tandingan atau bem FH tandingan untuk menyelaraskan suatu tujuan yang memang ingin dicapai masing-masing pihak.

Melihat apatisme mahasiswa terhadap politik akhir-akhir ini sebenarnya memang dapat dikategorikan suatu kegagalan.  Kegagalan dalam membangkitkan animo mahasiswa umum untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang berbau politik. Ada harapan, untuk membenahi permasalahan tersebut. Elemen pentingnya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan gairah mahasiswa umum untuk dapat setidaknya mempunyai harapan terhadap kegiatan berorganisasi entah itu organisasi politik atau pun organisasi non politik.   Sejatinya ketika para mahasiswa umum mulai tertarik untuk berorganisasi entah itu dalam konsep yang kecil sekalipun entah itu di fakultas maupun universitas  ini akan berintegrasi dengan meningkatnya animo mahasiswa terhadap kegiatan berpolitik itu sendiri.Utamanya, kita memang membutuhkan seorang pemimpin yang progresif yang berani mendobrak stigma yang telah ada bahwa di rektorat sana menyukai pemimpin yang nurut dan tidak neko-neko. Karena yang para mahasiswa umum inginkan adalah mereka merasakan manfaat adanya organisasi politik kampus yang ada dan dapat dijadikan pegangan mereka ketika ada permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan perkuliahan mereka. Sehingga membuat mereka berfikir menjadi suatu bagian dari organisasi politik itu sebagai suatu prestasi yang membanggakan. Ini sekaligus mengembalikan citra organisasi politik yang mana organisasi inti dari semua organisasi yang ada di dalam kampus. Sudah lama kita tidak merasakan bagaimana para pejabat Bem Universitas atau Bem Fakultas bernyanyi bersama meneriaki rektorat ketika ada suatu permasalahan yang menyangkut permasalahan mahasiswa umum karena sejatinya di tangan merekalah kita dapat berharap dan di tangan mereka jugalah posisi kita sebagai mahasiswa di pertaruhkan. So, mari kita bersama-sama mendukung organisasi politik yang ada dan percaya bahwa memang seorang pemimpin itu bukan diciptakan akan tetapi dilahirkan. Bukan begitu???

TENTANG PARTAI POLITIK, MAHASISWA DAN SUMBANGSIHNYA TERHADAP KEMEROSOTAN GERAKAN MAHASISWA

Sejarah mencatat bahwa prgerakan menuju indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik. Namun, jangan dipungkiri bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda memiliki peran yang sangat dominan dalam mendirikan organisasi (partai politik) yang revolusioner guna merebut kemerdekaan indonesia. Organisasi mahasiswa merupakan wadah berkumpul, mengembangkan diri, dan berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. Akan tetapi dewasa ini, dimanakah taring gerakan mahasiswa tersebut ? Gerakan mahasiswa ternyata ikut larut juga dalam kondisi sosial budaya masyarakat kita, mereka mulai tergerus dalam perjalanan zaman. Mereka lebih memilih untuk berada di zona nyaman mereka dari pada harus bersuara dalam aspirasi rakyat. Arah gerakan mahasiswa sudah tidak lagi berbicara konteks memperjuangkan kepentingan masyarakat tertindas, tetapi lebih berbicara apa yang dapat diuntungkan dari situasi yang sulit ini, bahkan mereka rela menggadaikan idealisme mereka dengan mencari muka dipanggung politik atas nama rakyat. Gerakan mahasiswa juga sering terlalu berani dan lurus tanpa konsep yang matang, sehingga mudah sekali dibaca, dikendalikan, dan akhirnya dimanfaatkan gerakan kelompok yang berkepentingan. Degradasi inilah yang menyebabkan kemerosotan daya pikir dan intelektual mahasiswa. Mereka enggan lagi berbicara tentang ide-ide cemerlang untuk solusi masalah bangsa, apalagi mengorbankan jiwa mereka demi tegaknya nilai-nilai ideal. Padahal mahasiswa harusnya bersifat kritis, idealis, militan, progesive, dan revolusioner untuk mempertanyakan hal dari yang bersifat pinggiran ke masalah yang bersifat perubahan. Mahasiswa sebagai kontrol sosial serta motor penggerak pembaharu seharusnya tetap peduli dan berpihak kepada masyarakat bawah karena sampai kapan pun mahasiswa dengan semangat intelektualitasnya akan tetap memegang peranan penting dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah agar tetap memikirkan kebutuhan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, serta menjadi penjaga demokrasi bangsa Indonesia dengan pengorbanan ikhlasnya membela kepentingan rakyat. Budiman Sudjatmiko, eksponen gerakan 90-an yang kini jadi politikus di Senayan, memiliki argumentasi menarik mengapa gerakan mahasiswa kini seperti kekuatan politik moral yang terasing. Dia menyatakan gerakan mahasiswa kini kekeringan diskursus ideologi dan gagal memenangi dukungan riil politik di tingkat akar rumput. Benarkah gerakan mahasiswa kekeringan ideologi dan gagal mendapat dukungan riil politik di tingkat akar rumput — kampus dan masyarakat? Saya punya argumentasi berbeda. Gerakan mahasiswa saat ini tak kekeringan diskursus ideologi karena terkotak-kotak dalam berbagai spektrum ideologi yang mempersulit jalinan gerakan antarelemen mahasiswa. Spektrum ideologi ini terbelah jadi tiga komponen. Gerakan mahasiswa strukturalis memandang persoalan bangsa dan negara dari kacatama ideologi antikemapanan dan antisistem yang dinamakan neoliberal. Komponen lain adalah gerakan mahasiswa beraliran “kanan progresif”, gerakan mahasiswa dari rahim gerakan politik Islam yang berani menjadi kekuatan oposisi melawan isu ketidakadilan dan kelaliman kekuasaan. Mereka terbagi menjadi dua jalur gerakan. Jalur pertama, gerakan dakwah dan aksi berbasis komunitas muslim kampus seperti  dan alur kedua gerakan sosial Islam  yang mengambil peran memperjuangan program advokasi kerakyatan dan bergerak di ranah kaum muslim yang miskin. Oleh sebab itu sangat sulit membandingkan gerakan mahasiswa saat ini dengan gerakan mahasiswa di awal kemerdekaan karena memang orientasi mereka berbeda. Yang jelas, mari kepada mahasiswa untuk jangan enggan berpolitik karena politik tanpa bepartai adalah hal yang merugikan, Berpartai tanpa Berbakti adalah kemunafikan.

Hak Kekayaan Intelektual di Tengah Gempuran Plagiatisme

Pada pertengahan bulan lalu, saya tercengang dengan beberapa aksi kawan-kawan mahasiswa. Bagaimana mereka dengan begitu lantang meneriakan tuntutan seorang kepala negara saat mengunjungi sebuah kota dalam acara memperingati ulang tahun sebuah ormas kepemudaan . Dalam “perjuangannya” mereka meneriakkan dengan lantang bagaimana seorang Kepala Negara itu untuk membenahi keadaan negeri ini yang penuh dengan korupsi dan penjualan sumber daya alam negeri ini yang memang belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Itu memang betul akan tetapi, dalam konteks persaingan global seperti saat ini tidaklah kita mencoba menggeser pemikiran tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa harus bersikap. Tidak hanya sebagai pengontrol kebijakan pemerintah namun  mencoba menyiapkan langkah guna bersaing dengan tekanan kapitalisme yang semakin mencekik. Pernahkah kita berteriak dengan lantang mengenai hak kekayaan  intelektual atau yang lebih kenal dengan hak cipta. Hak cipta dalam perspektif saya adalah hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Karena ini sejalan dengan tujuan tri dharma perguruan tinggi yang mana hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia. Dengan memperhatikan perkembangan dunia yang begitu pesat, maka pembentukan masyarakat Indonesia yang modern menjadi tujuan utama dari pembangunan nasional Indonesia. Masyarakat modern dalam hal ini mempunyai ciri  bagaimana lebih mudah menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan, lebih ahli dalam menyatakan pendapatnya, memiliki rasa tanggungb jawab, lebih berorientasi kemasa depan, lebih mepunyai kesadaran mengenai waktu,organisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, pola hubungan dan pergaulan yang seragam khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat terutama teknologi komunikasi dan transportasi, menyebabkan isu-isu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan kata lain globalisasi yang ditunjang dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara. Dalam era modern sekarang, justru kekayaan terbesar negeri ini terletak pada kekayaan Sumber Daya Manusia nya,bukan pada Sumber Daya Alam yang kita miliki. Karena kekayaan intelektual akan berimplikasi pada kualitas Sumber Daya Manusia suatu Negara. Apakah kita sebagai mahasiswa yang sangat jelas tahu plagiatisme sudah sangat merajalela akan tetap terdiam. Kemanakah arah tujuan perjuangan kita alihkan sekarang? Akankah kita terjebak dengan keadaan seperti awal sebelum reformasi di mulai. Ketika pemikiran  hanya sebatas menentang ketidakadilan saja tanpa menyiapkan langkah selanjutnya. Ini hanya sebuah opini. Semua tergantung pada pemikiran kita saja. Yang jelas hilangkan pemikiran bahwa kekayaan negeri ini terletak pada SDA karena sesungguhnya itu warisan kolonial. Hidup Mahasiswa!

RUU Pendidikan Ditengah Maraknya Kapitalisme Global

Pendidikan merupakan hal mendasar yang harus diperoleh oleh semua warga negara. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa melihat status sosial warga tersebut. Hal ini diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Namun idealitas ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah akibat meruaknya praktik komersialisasi pendidikan yang menyebabkan idealitas hanya sebatas impian belaka.

Setiap perubahan pastilah memerlukan suatu pengorbanan. Sayangnya, pengorbanan itu justru dibebankan kepada masyarakat yang notabene adalah bagian dari penikmat pendidikan itu sendiri.  Parahnya lagi saat ini pendidikan menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Apalagi setelah  disahkannya RUU tentang perguruan tinggi oleh DPR yang kira-kira akan memberikan keleluasaan setiap perguruan tinggi untuk menentukan plafon  pembiayaan berdasarkan kewenangan perguruan tinggi tersebut. RUU tentang perguruan tinggi ini akan diterapkan paling lambat 2 tahun pasca disahkannya oleh DPR pada tanggal 13 juli 2012 kemarin. Bisa kita bayangkan bagaimana menjulangnya biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi yang semakin hari semakin meningkat tanpa disertai dengan meningkatnya kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Walau UU ini kebanyakan mengatur tentang ruang gerak PTN, namun dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini belum mempunyai komitmen untuk memberikan biaya pendidikan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat. Pemerintah berasumsi bahwa, dalam perspektif  mereka rumusan tentang RUU perguruan tinggi ini memiliki rumusan bahwa otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi ini harus disertai oleh akuntabilitas sehingga biayanya nanti akan lebih terjangkau. Draf RUU PT yang disahkan terdiri dari 12 bab dan 100 pasal dengan pokok pengaturan substansi penting, seperti ketentuan umum, dasar, asas, fungsi, dan tujuan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi, kerja sama internasional, penjaminan mutu, tata kelola, kemahasiswaan, pengembangan, pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi asing, dan peran serta masyarakat. Namun hal, ini sangat mengkhawatirkan karena dalam pasal 50 yang mengatur tentang kerjasama internasional perguruan tinggi sangat terbuka kemungkinan bahwa komersialisasi pendidikan khususnya perguruan tinggi akan terjadi dikarenakan Indonesia merupakan negara yang prospeknya sangat besar dengan padatnya penduduk, murahnya investasi dan murahnya tenaga pendidikan. Dan ada salah satu pasal yang menarik untuk dicermati yaitu pasal 67 tentang pengelolaan perguruan tinggi yang berbunyi “Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (mengenai otonomi ) pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “. Pada kenyataannya, Perguruan Tinggi Swasta  tidak pernah transparan dalam persoalan pengelolaan keuangan yang dikelolanya. Jadi kita lihat saja nanti???

 

DALAM BUDAYA PERSAINGAN GLOBAL KEKAYAAN TERBESAR NEGERI INI TERLETAK PADA SUMBER DAYA MANUSIANYA. TITIK!

Mengutip apa yang dikatakan prof.anies baswedan dalam pidatonya tentang program Indonesia mengajar beberapa saat yang lalu. Bahwasanya saat ini kita sudah tidak lagi melihat kekayaan indonesia dari seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, baik di darat, laut, dan udara. Saatnya kita mengubah paradigma bahwa kekayaan Indonesia terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seolah terlena. Terlena dengan pola fikir yang menyatakan bahwa sumber daya alam adalah kunci determinan majunya suatu negara. Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah seolah memiliki semacam masa status quo: rakyat merasa puas dan cukup dengan apa yang didapat. Akibatnya tidak ada lagi proses pengembangan diri untuk menghadapi tantangan dunia global. Jika kita telisik lebih jauh, peringkat global competitiveness index 2009 Indonesia yang berada di urutan 54 (Asia dan Oceania) masih ada di bawah Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Sudah saatnya kita semua beralih untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk social yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta mengembangkan seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan global yang seragam, pola hubungan dan pergaulan yang seragam khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat terutama teknologi komunikasi dan transportasi, menyebabkan isu-isu global tersebut menjadi semakin cepat menyebar dan menerpa pada berbagai tatanan, baik tatanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan kata lain globalisasi yang ditunjang dengan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas negara. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat pasca industri yang serba teknologis. Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi, walaupun kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tetap yang utama.

Indonesia yang memiliki penduduk sekitar 234,2 juta jiwa memiliki potensi yang besar untuk bangkit menuju bangsa yang unggul dan maju. Maka untuk mengembangkan SDM Indonesia ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Dari Aspek intelektual ini mencakup penguasaan bahasa asing (Inggris), penanaman skill multi-disiplin yang spesifik, dan kemampuan bekerja dalam suatu tim. Penguasaan bahasa asing menjadi sangat mutlak setelah kemajuan teknologi informasi. Maka sudah semestinya generasi muda Indonesia, pelajar, dan mahasiswa dibiasakan membaca jurnal ilmiah, buku teks berbahasa asing, disertai kemampuan menganalisanya. Kemudian penanaman bahasa tidak hanya dilakukan dengan sistem yang pasif tetapi harus dibiasakan setiap peserta didik mampu mengkomunikasikan ide-idenya dengan menggunakan bahasa asing. Untuk  5-10 tahun ke depan bahasa asing (Inggris) bukan lagi sebagai skill penunjang yang memiliki nilai tambah tetapi juga skill wajib yang harus dikuasai indonesia untuk bersaing di tingkat global. Sementara ke depannya akan semakin banyak bahasa yang harus dikuasai seperti Mandarin, Jepang, Perancis, Jerman, dan bahasa internasional lainnya. Selain bahasa SDM Indonesia juga harus memiliki multi-disiplin ilmu untuk dikuasai. Semakin banyak skill yang dikuasai, maka SDM tersebut semakin bernilai. Sistem pendidikan harus mulai dirancang untuk menanamkan skill multi-disiplin dalam mengembangkan keahlian SDM Indonesia.  Terakhir kemampuan bekerja sama juga tidak kalah penting. Mengglobalnya individu tidak selalu membuat orang individualis unggul. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan justru membuat setiap orang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.  Kebiasaan bekerja dalam suatu tim harus dibuat dalam kurikulum agar SDM Indonesia senantiasa adaptif dan mampu bekerja sama dengan siapa pun dalam bersaing di tingkat global. Tidak hanya aspek intelektualitas tetapi aspek mentalitas dan spiritual juga harus ditanamkan. Aspek spiritualitas harus diperhatikan dalam pembinaan SDM Indonesia karena mengglobalnya individu membuat batas-batas negara dan budaya semakin tipis. Bahkan, sudah tidak ada batasan yang jelas.

Indonesia boleh mengadaptasi segala kemajuan budaya negara dan bangsa lain. Tetapi, kita tidak boleh melupakan bahwasanya dalam setiap proses akulturasi budaya kita juga harus melihat background dari suatu negara tersebut.  SDM Indonesia harus selalu ingat bahwa Indonesia berideologi pancasila yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, semangat ketuhanan akan selalu menghiasi aktivitas dari setiap rakyatnya. Agama tidak lagi hanya digunakan dalam ibadah-ibadah khusus tetapi nilai  dan semangat yang terkandung di dalamnya lah yang harus ditularkan secara aplikatif ketika bersaing dengan dunia global. Maka benar adanya bahwa indonesia adalah negara yang  kaya . Selain sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang banyak jumlahnya. Banyaknya sumber daya manusia ini harus diiringi dengan tingginya kualitas daya saing global. Karena berfikir bahwa kekayaan terbesar negeri ini adalah kekayaan alamnya. Itu adalah pola fikir masyarakat kolonial. Bukan Begitu????

PUBLIKASI KARYA ILMIAH ADALAH SUATU KEBIJAKAN ATAU PILIHAN?

Dunia pendidikan Tanah Air dibuat tercengang awal tahun ini dengan turunnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan sdan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012 Nomor 152/E/T/2012 terkait Publikasi Karya Ilmiah. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemdikbud) yang menjadikan publikasi karya ilmiah sebagai salah satu prasyarat kelulusan mahasiswa (S-1, S-2, S-3) terus menuai pro dan kontra. Meskipun demikian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, kewajiban publikasi ilmiah mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 di jurnal ilmiah tetap akan dijalankan.

Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah dijelaskan bahwa syarat kelulusan mahasiswa S-1 setelah Agustus 2012 adalah publikasi karya ilmiahnya di jurnal ilmiah. Adapun S-2 publikasinya pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, sedangkan S-3 pada jurnal ilmiah internasional, baik yang tercetak maupun online. Berdasarkan data Indonesian Scientific Journal Database terdapat sekitar 13.047 buah jurnal di Indonesia yang berkategori ilmiah yang masih aktif, sangat tertinggal jauh dari  Malaysia yang sudah 55.211 dan Thailand 58.931. Dari jumlah jurnal Indonesia tersebut hingga tahun 2010 hanya ada sekitar 121 jurnal yang telah terakreditasi Ditjen DIKTI, karya ilmiah yang dihasilkannya pun kurang lebih sepertujuh dari karya ilmiah perguruan tinggi di Malaysia. Oleh sebab itulah kewajiban publikasi karya ilmiah memang harus dipaksakan di kampus. Hal ini untuk mendorong tumbuhnya budaya menulis ilmiah, pengembangan keilmuan, serta untuk meminimalisasi praktek plagiarisme. Ketiga hal tersebut saat ini memang masih menjadi persoalan yang serius bagi perguruan tinggi. Jika tidak segera dicarikan solusi, maka kualitas perguruan tinggi patut untuk dipertanyakan.

Kita perlu menghargai kebijakan ini meski di lain sisi juga perlu mempertanyakan tingkat keefektifannya. Kebijakan publikasi karya ilmiah memang ditujukan guna meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Bagi mahasiswa jenjang S-2 dan S-3 barangkali kebijakan ini bukan perkara besar karena telah ada kebijakan serupa sebelumnya. Berbeda bagi mahasiswa S-1, kebijakan ini dapat berubah menjadi petaka karena mahasiswa harus menggarap skripsi dan karya ilmiah sekaligus. Apalagi menilik fakta pembuatan skripsi sejauh ini, praktik plagiatisme sudah lumrah terjadi. Kebijakan publikasi makalah jika dipaksakan untuk diterapkan tanpa persiapan matang dikhawatirkan bukan akan menumbuhkan budaya menulis, sebaliknya akan semakin menyuburkan budaya plagiatisme dalam kampus. Bakat dan minat mahasiswa juga berbeda. Syarat kelulusan yang hanya menitikberatkan pada menulis juga perlu dikaji ulang. Budaya akademisi seakan-akan hanya dapat terwakili oleh menulis. Bagi mahasiswa yang sering berkecimpung dalam dunia tulis-menulis atau aktif di lembaga pers mahasiswa tentu tidak akan keberatan pada syarat kelulusan berupa skripsi atau publikasi karya ilmiah. Tetapi bagaimana dengan mahasiswa yang menyukai bidang lain seperti kesenian, teater, olahraga, atau orasi? Apakah bakat tersebut tidak cukup mewakili budaya kampus sehingga syarat kelulusan harus disamaratakan berupa bakat menulis saja? Kemendikbud ke depan perlu mempertimbangkan kembali kebijakan syarat kelulusan yang lebih akomodatif terhadap berbagai bakat minat mahasiswa yang beragam.</readmore>

Tidak berhenti di situ. Kebijakan publikasi karya ilmiah juga bakal terkendala daya tampung jurnal ilmiah. Bila lulusan tiap perguruan tinggi biasanya mencapai ribuan tiap tahunnya, maka jurnal ilmiah bakal kewalahan menampung tulisan mahasiswa. Akibatnya, jurnal ilmiah tidak lagi memerhatikan kualitas tulisan-tulisan tersebut tetapi sekadar bagaimana agar karya tulis dapat termuat dalam jurnal. Seyogianya bila publikasi karya ilmiah adalah upaya meningkatkan budaya menulis maka kiranya cukup sebagai penambah nilai kelulusan mahasiswa saja. Jika tidak, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang yang tak bijak, bukan begitu?