PUBLIKASI KARYA ILMIAH ADALAH SUATU KEBIJAKAN ATAU PILIHAN?

Dunia pendidikan Tanah Air dibuat tercengang awal tahun ini dengan turunnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan sdan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012 Nomor 152/E/T/2012 terkait Publikasi Karya Ilmiah. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemdikbud) yang menjadikan publikasi karya ilmiah sebagai salah satu prasyarat kelulusan mahasiswa (S-1, S-2, S-3) terus menuai pro dan kontra. Meskipun demikian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, kewajiban publikasi ilmiah mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 di jurnal ilmiah tetap akan dijalankan.

Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah dijelaskan bahwa syarat kelulusan mahasiswa S-1 setelah Agustus 2012 adalah publikasi karya ilmiahnya di jurnal ilmiah. Adapun S-2 publikasinya pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, sedangkan S-3 pada jurnal ilmiah internasional, baik yang tercetak maupun online. Berdasarkan data Indonesian Scientific Journal Database terdapat sekitar 13.047 buah jurnal di Indonesia yang berkategori ilmiah yang masih aktif, sangat tertinggal jauh dari  Malaysia yang sudah 55.211 dan Thailand 58.931. Dari jumlah jurnal Indonesia tersebut hingga tahun 2010 hanya ada sekitar 121 jurnal yang telah terakreditasi Ditjen DIKTI, karya ilmiah yang dihasilkannya pun kurang lebih sepertujuh dari karya ilmiah perguruan tinggi di Malaysia. Oleh sebab itulah kewajiban publikasi karya ilmiah memang harus dipaksakan di kampus. Hal ini untuk mendorong tumbuhnya budaya menulis ilmiah, pengembangan keilmuan, serta untuk meminimalisasi praktek plagiarisme. Ketiga hal tersebut saat ini memang masih menjadi persoalan yang serius bagi perguruan tinggi. Jika tidak segera dicarikan solusi, maka kualitas perguruan tinggi patut untuk dipertanyakan.

Kita perlu menghargai kebijakan ini meski di lain sisi juga perlu mempertanyakan tingkat keefektifannya. Kebijakan publikasi karya ilmiah memang ditujukan guna meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Bagi mahasiswa jenjang S-2 dan S-3 barangkali kebijakan ini bukan perkara besar karena telah ada kebijakan serupa sebelumnya. Berbeda bagi mahasiswa S-1, kebijakan ini dapat berubah menjadi petaka karena mahasiswa harus menggarap skripsi dan karya ilmiah sekaligus. Apalagi menilik fakta pembuatan skripsi sejauh ini, praktik plagiatisme sudah lumrah terjadi. Kebijakan publikasi makalah jika dipaksakan untuk diterapkan tanpa persiapan matang dikhawatirkan bukan akan menumbuhkan budaya menulis, sebaliknya akan semakin menyuburkan budaya plagiatisme dalam kampus. Bakat dan minat mahasiswa juga berbeda. Syarat kelulusan yang hanya menitikberatkan pada menulis juga perlu dikaji ulang. Budaya akademisi seakan-akan hanya dapat terwakili oleh menulis. Bagi mahasiswa yang sering berkecimpung dalam dunia tulis-menulis atau aktif di lembaga pers mahasiswa tentu tidak akan keberatan pada syarat kelulusan berupa skripsi atau publikasi karya ilmiah. Tetapi bagaimana dengan mahasiswa yang menyukai bidang lain seperti kesenian, teater, olahraga, atau orasi? Apakah bakat tersebut tidak cukup mewakili budaya kampus sehingga syarat kelulusan harus disamaratakan berupa bakat menulis saja? Kemendikbud ke depan perlu mempertimbangkan kembali kebijakan syarat kelulusan yang lebih akomodatif terhadap berbagai bakat minat mahasiswa yang beragam.</readmore>

Tidak berhenti di situ. Kebijakan publikasi karya ilmiah juga bakal terkendala daya tampung jurnal ilmiah. Bila lulusan tiap perguruan tinggi biasanya mencapai ribuan tiap tahunnya, maka jurnal ilmiah bakal kewalahan menampung tulisan mahasiswa. Akibatnya, jurnal ilmiah tidak lagi memerhatikan kualitas tulisan-tulisan tersebut tetapi sekadar bagaimana agar karya tulis dapat termuat dalam jurnal. Seyogianya bila publikasi karya ilmiah adalah upaya meningkatkan budaya menulis maka kiranya cukup sebagai penambah nilai kelulusan mahasiswa saja. Jika tidak, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang yang tak bijak, bukan begitu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s