RUU Pendidikan Ditengah Maraknya Kapitalisme Global

Pendidikan merupakan hal mendasar yang harus diperoleh oleh semua warga negara. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa melihat status sosial warga tersebut. Hal ini diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Namun idealitas ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah akibat meruaknya praktik komersialisasi pendidikan yang menyebabkan idealitas hanya sebatas impian belaka.

Setiap perubahan pastilah memerlukan suatu pengorbanan. Sayangnya, pengorbanan itu justru dibebankan kepada masyarakat yang notabene adalah bagian dari penikmat pendidikan itu sendiri.  Parahnya lagi saat ini pendidikan menciptakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Apalagi setelah  disahkannya RUU tentang perguruan tinggi oleh DPR yang kira-kira akan memberikan keleluasaan setiap perguruan tinggi untuk menentukan plafon  pembiayaan berdasarkan kewenangan perguruan tinggi tersebut. RUU tentang perguruan tinggi ini akan diterapkan paling lambat 2 tahun pasca disahkannya oleh DPR pada tanggal 13 juli 2012 kemarin. Bisa kita bayangkan bagaimana menjulangnya biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi yang semakin hari semakin meningkat tanpa disertai dengan meningkatnya kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Walau UU ini kebanyakan mengatur tentang ruang gerak PTN, namun dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini belum mempunyai komitmen untuk memberikan biaya pendidikan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat. Pemerintah berasumsi bahwa, dalam perspektif  mereka rumusan tentang RUU perguruan tinggi ini memiliki rumusan bahwa otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi ini harus disertai oleh akuntabilitas sehingga biayanya nanti akan lebih terjangkau. Draf RUU PT yang disahkan terdiri dari 12 bab dan 100 pasal dengan pokok pengaturan substansi penting, seperti ketentuan umum, dasar, asas, fungsi, dan tujuan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi, kerja sama internasional, penjaminan mutu, tata kelola, kemahasiswaan, pengembangan, pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi asing, dan peran serta masyarakat. Namun hal, ini sangat mengkhawatirkan karena dalam pasal 50 yang mengatur tentang kerjasama internasional perguruan tinggi sangat terbuka kemungkinan bahwa komersialisasi pendidikan khususnya perguruan tinggi akan terjadi dikarenakan Indonesia merupakan negara yang prospeknya sangat besar dengan padatnya penduduk, murahnya investasi dan murahnya tenaga pendidikan. Dan ada salah satu pasal yang menarik untuk dicermati yaitu pasal 67 tentang pengelolaan perguruan tinggi yang berbunyi “Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (mengenai otonomi ) pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “. Pada kenyataannya, Perguruan Tinggi Swasta  tidak pernah transparan dalam persoalan pengelolaan keuangan yang dikelolanya. Jadi kita lihat saja nanti???

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s